Seputarindonesia.my.id : Makassar - 13 November 2025, Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) melanjutkan rangkaian pelantikan pengurus daerah sebagai bagian dari program kerja nasional. Kali ini, pelantikan berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PADI.
Wakil Presiden PADI, Purn. Brigjen TNI Amrisar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan struktur partai hingga ke tingkat daerah.
> “Hari ini tiba saatnya kami melantik pengurus di wilayah Sulawesi Selatan. Seharusnya Presiden PADI hadir langsung, namun karena ada kegiatan bersamaan di Nusa Tenggara Barat, maka kami membagi tugas. Saya ke sini, dan nanti akan bertemu kembali dengan Presiden PADI di Mataram,” ujar Amrisar.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus daerah, antara lain Muhammad Ruslan, S.Sos. selaku Ketua DPP Provinsi Sulawesi Selatan, Rifai (Ketua DPD Kabupaten Gowa), dan Abdul Samad (Ketua DPD Kota Makassar). Hingga saat ini, sebanyak 12 DPD kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah resmi bergabung dengan PADI.
> “Untuk memenuhi syarat verifikasi, kami hanya membutuhkan delapan DPD dari total 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Namun Alhamdulillah, sudah ada 12 yang bergabung. Antusias masyarakat terhadap partai ini luar biasa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Amrisar menegaskan bahwa Partai Amanat Demokrasi Indonesia hadir untuk memperbaiki budaya politik di tanah air yang dinilai masih sarat praktik transaksional.
> “Kami tidak membentuk partai ini untuk mengejar jabatan, tetapi untuk mengubah peradaban politik Indonesia agar tidak lagi dibangun di atas transaksi. Jika itu tercapai, rakyat akan sadar bahwa suara mereka tidak bisa dibeli dengan uang,” tegasnya.
Secara nasional, PADI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 300 kabupaten/kota dari target 413 daerah serta 4.000 kecamatan.
> “Saat ini kami baru mencapai sekitar 1.200 kecamatan, tapi progresnya terus berjalan,” jelas Amrisar.
Ia juga memastikan seluruh dokumen pendirian partai — mulai dari akta, AD/ART, nama, hingga lambang — telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
> “Target kami Januari 2026 seluruh persyaratan sudah rampung sehingga kami bisa resmi mendaftar di Kemenkumham. Secara de facto, kami sudah 80 persen siap,” pungkasnya.
Dengan mengusung motto “Bijah Suci Lahir Menerangi”, Amrisar berharap PADI dapat menjadi solusi politik baru bagi rakyat Indonesia.
> “Bijah itu beras, simbol kesejahteraan dan kemurnian. Kami ingin partai ini menjadi bijah yang memberi manfaat bagi bangsa,” tutupnya.
Redaksi | Arman
